PIKIRAN RAKYAT

– Hadiah Lebaran untuk para tunggakan pajak tak terbatas pada pajak tahunan kendaraan saja; Pemprov Jawa Barat juga menggratiskan biaya mutasi kendaraan (bea balik nama/BBN) tanpa dipungut bayaran bagi pemilik plat luar Jabar.

“Pada hari ini, kami menginformasikan kembali tentang layanan pengenaan pajak bagi pemilik kendaraan roda empat yang ingin melakukan pergantian nomor plat di provinsi Jawa Barat. Layanan ini mencakup individu, badan usaha swasta dan milik negara seperti BUMN yang berbasis atau beroperasi di wilayah tersebut,” jelas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat berbicara di Gedung Sate, Kota Bandung pada tanggal 8 April 2025.

Layanan itu, menurut Dedi, berlaku dari tanggal 9 April hingga 30 Juni, dan pengenaan pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun 2025 juga akan dilepaskan.

“Maka mutasi kendaraan dihapuskan dan pengenaan pajaknya juga ditangguhkan selama satu tahun, lalu pada tahun berikutnya mereka akan memulai pembayaran,” jelas Dedi.

Tujuan dari hal tersebut, menurut Dedi, adalah untuk mendapatkan dampak positifnya sebab terdapat banyak mobil yang beroperasi secara masif di daerah Jawa Barat, namun plat nomornya berasal dari luar Jawa Barat.

“Tetapi, kerusakan pada jalur Jawa Barat dibayar melalui pajak di lokasi lain,” jelas Dedi.

Itu mencakup juga perusahaan-perusahaan di Jawa Barat yang berlokasi di Jawa Barat. Dedi menuntut agar NPWP dari perusahaan-perusahaan tersebut bernaung di bawah Jawa Barat.

“NPWN nya jangan ditaro dimanapun lagi. Bau dan sampahnya sama kita, protes pekerja juga dari kita, pengurangan lahan pun terjadi pada kita namun pembayar pajaknya dirasakan diluar,” katanya.

Demikian pula, tentang pendapatan dari pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat, Dedi menyatakan bahwa keadaannya saat ini positif.

Namun, kami membutuhkan lebih dari sekadar pembayaran pajak hari ini. Yang benar-benar dibutuhkan adalah pelayanan tersebut. Kenaikan pajak untuk Kendaraan Bermotor jika meningkat, maka jalannya di Jawa Barat tahun ini (dalam hal kualitas) kemungkinan besar sekitar 90 persen provinsinya sudah baik. Tetapi tetap saja ada banyak kabupaten yang kondisinya belum bagus, bahkan jalan desanya pun demikian,” ujarnya.

Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur jalan di Jawa Barat dilakukan secara bertahap. Pada tahun ini pemerintahan provinsi akan aktif dalam proses tersebut. Selanjutnya, pada tahun berikutnya separuh dari anggaran akan dialokasikan untuk mendukung pemeliharaan oleh kota-kabupaten, dan sepenuhnya ditangani oleh kabupaten pada tahun selanjutnya.

“Selanjutnya tahun berikutnya giliran desa. Maka dalam rentang 4 tahun, seluruh jalan di Jawa Barat akan menjadi halus semua,” kata Dedi.